-
- دوشنبه تا شنبه: 10:00 - 16:00 / یکشنبه تعطیل است
LUXEMBOURG: The EU's top court has confirmed an earlier ruling canceling trade deals allowing Morocco to export fish and farm products to the bloc from the disputed …
به خواندن ادامه دهید
BETAHITA.ID - Hasil investigasi sejumlah lembaga masyarakat sipil menemukan seabrek pelanggaran aktivitas operasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara (Sumut).Mulai dari operasi kegiatan yang ilegal, melanggar peraturan perundang-undangan, merusak lingkungan hidup, menebang hutan alam, hingga merampas hutan dan tanah masyarakat adat.
به خواندن ادامه دهید
Landskap FX di Morocco adalah sangat selamat dan stabil. Peraturan mengehadkan leverage untuk peniaga forex runcit kepada 1:50 untuk pasangan FX utama. Kestabilan ini memastikan persekitaran yang selamat. Peniaga Forex teratas di Morocco semuanya adalah sebahagian daripada dana pampasan pelabur. Dana ini menawarkan perlindungan kepada peniaga ...
به خواندن ادامه دهید
"Sejumlah peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah Indonesia justru melegalkan penghancuran mangrove." Anehnya, kata Parid, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peta Mangrove Nasional (PMN) pada 2021 yang mengklaim luasan mangrove lebih dari 3,364,080 hektare, di mana 92,78 persen tutupannya dinilai lebat, 5,60 persen tutupan sedang, 1 ...
به خواندن ادامه دهید
PERENCANAAN DINDING GESER (SHEAR WALL) PADA BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN SNI 2847:2013 DAN SNI 1726:2012 DI PADANG Muhammad Zangki, Hendri Gusti Putra, Indra Farni Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta Padang E-mail : [email protected], [email protected], [email protected] Abstrak …
به خواندن ادامه دهید
Dengan mengikuti SOP yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa limbah yang dihasilkan diolah dan dibuang dengan cara yang aman, sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Pengelolaan yang baik juga dapat membantu mengurangi risiko dampak negatif terhadap kesehatan karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan secara …
به خواندن ادامه دهید
Selengkapnya mengenai tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung, dapat Anda baca dalam Pasal 521 s.d. Pasal 526 UU 1/2023. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
به خواندن ادامه دهید
BAB II PROFIL KECAMATAN MEDAN JOHOR DAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH. Read more. BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN. Restribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak. Read more.
به خواندن ادامه دهید
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), K3 didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, dan berbudaya K3 bagi pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja.
به خواندن ادامه دهید
Pembongkaran bangunan adalah proses penghancuran dan pengangkatan struktur bangunan yang sudah tidak lagi digunakan atau memerlukan perbaikan yang tidak layak. ... izin lingkungan, dan peraturan keamanan. Pemisahan Limbah: Pemisahan dan penanganan limbah bangunan yang dihasilkan selama pembongkaran harus dilakukan dengan benar. Ini termasuk ...
به خواندن ادامه دهید
PT Astra Graphia Tbk Jl. Kramat Raya No. 43 Jakarta - 10450, Indonesia TELP: +62 21 390 9190; 390 9444 FAX: +62 21 390 9181; 390 9388 KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Kebijakan Privasi)
به خواندن ادامه دهید
Lompat ke isi utama Navigasi kedua. Profil. Overview; Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan; Tugas dan Fungsi
به خواندن ادامه دهید
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O21 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan ... daerah penghancuran amunisi, instalasi peluru kendali, dan instalasi depo amunisi atau bahan peledak. (5) Instalasi keamanan nasional sebagaimana ...
به خواندن ادامه دهید
Bila dicermati lebih jauh ternyata UU Cipta Kerja juga memuat aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi bagi …
به خواندن ادامه دهید
Makalah ini membahas tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan imunisasi. Pencegahan penyakit menular dapat dilakukan dengan mencegah faktor penyebab, lingkungan, dan faktor penerima melalui desinfeksi, isolasi, karantina, dan imunisasi. Penanggulangan penyakit menular dilakukan dengan diagnosis dini, pengobatan, dan …
به خواندن ادامه دهید
The government's responsiveness to, cooperation with, and restrictions on domestic and international human rights organizations varied, depending on its evaluation of the political …
به خواندن ادامه دهید
Penghantaran dari China ke Romania: Kadar Pengangkutan Laut & Udara Mengapa Memilih HONGOCEAN untuk Membantu Mengatur penghantaran dari China ke Romania Penghantaran Selamat dan Kecekapan 10+ Tahun Pengalaman Penghantaran dari China24/7 Perkhidmatan dalam talianJaminan Harga Berdaya saing Pasukan Perkhidmatan Pelanggan Profesional …
به خواندن ادامه دهید
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya. BAB III PENGALIHAN BENTUK DOKUMEN PERUSAHAAN DAN LEGALISASI Pasal 12 (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana
به خواندن ادامه دهید
peraturan yang relevan. 2. Organisasi Keamanan Informasi Menjaga keamanan informasi di Kementerian PPN/Bappenas dan fasilitas pemrosesannya yang diakses, diproses, dikomunikasikan kepada, atau dikelola oleh pihak eksternal. 3. Keamanan Sumber Daya Manusia Peran dan tanggung jawab yang jelas, kesadaran dan pelatihan
به خواندن ادامه دهید
The primary sources of law in Morocco include: Constitution: The supreme law of the land, establishing the framework for governance and fundamental rights. Legislation: Laws enacted by the Parliament, covering various areas such as civil law, criminal law, commercial law, and …
به خواندن ادامه دهید
Namun jika ditilik dari peraturan sebelumnya yang sampai saat ini masih berlaku yakni Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap pemilik atau pengguna yang melanggar kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, atau penyelenggaraan bangunan gedung dapat dikenakan sanksi administratif. …
به خواندن ادامه دهید
Analisis komprehensif bilingual peraturan perundang-undangan dan isu hukum terkini. Legal Intelligence Updates. New. ... Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana perusakan dan penghancuran barang juga diatur dalam Pasal 521 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, ...
به خواندن ادامه دهید
Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu: 1. Penghancuran dan Pengerusakan dalam bentuk pokok; 2. Penghancuran atau pengerusakan ringan; 3. Penghancuran atau perusakan bagunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum) 4.
به خواندن ادامه دهید
Morocco is a constitutional monarchy with a parliamentary system under which ultimate authority rests with King Mohammed VI, who presides over the Council of Ministers. The king shares …
به خواندن ادامه دهید
PROSES PENGHANCURAN THERMAL (INSINERASI) SEBAGAI ALTERNATIF PENGOLAHAN LIMBAH PADAT INDUSTRI KAYU LAPIS DARI IPAL "UNIT PENGOLAHAN KIMIA" ... lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Semarang, 21 September 2007 Nani Harihastuti L4K005033 . 6 BIODATA PENULIS
به خواندن ادامه دهید
Fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah, tidak boleh menjadi sasaran penghancuran dalam perang. Telah banyak perang yang mengakibatkan fasilitas …
به خواندن ادامه دهید
Memahami Limbah Padat dalam Konteks Keberlanjutan Limbah padat merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri di seluruh dunia. Pentingnya mengelola limbah ini tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, tetapi juga terkait erat dengan inisiatif keberlanjutan dan potensi pen
به خواندن ادامه دهید
1. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang PPN 1984 dinyatakan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa yang …
به خواندن ادامه دهید
Ada pula adagium hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni adagium Unus Testis Nullus Testis yang berarti satu orang saksi bukanlah saksi. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan; SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN …
به خواندن ادامه دهید
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian dokumen dan rekaman di perusahaan. SOP ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan prosedur pengendalian dokumen dan rekaman mulai dari pembuatan, pengesahan, identifikasi, klasifikasi, perubahan, pendistribusian, penarikan, penyimpanan, hingga pemberitahuan dokumen baru kepada …
به خواندن ادامه دهید